logo

Hubungi
Dibagikan:19 July 2017

MUI Larang Kegiatan HTI Di Indonesia

MUI Larang Kegiatan HTI Di Indonesia – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Ma’ruf Amin mengakui mensupport langkah pemerintah mencabut status tubuh hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) selama dapat dibuktikan kebenarannya.

Ia menyebutkan, HTI memiliki hak menuntut ketentuan itu lewat pengadilan.

Mari Bergabung di Agenjudionline.me Yang Merupakan Agen Judi Online Terpercaya Dengan Bonus Deposit 10%, Bonus Referensi Rp 250.000. Silahkan Langsung Hubungi CS Kami Yang Siap Melayani Anda 24 Jam Nonstop

” Bila HTI itu sistem yang telah ditempuh. Pemerintah memiliki hak untuk membuat Perppu, serta memiliki hak menyebutkan ini tidak cocok Pancasila. Untuk HTI, bila terasa bukanlah itu (anti-Pancasila), dapat tuntut ke pengadilan, ” tutur Ma’ruf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Bahkan juga, kata Ma’ruf, MUI mensupport pemerintah membubarkan Ormas terkecuali HTI, yang dapat dibuktikan bertentangan dengan Pancasila, dengan menggunakan Perppu No. 2 Th. 2017 mengenai Ormas.

Ia memberikan, pihaknya juga sudah lakukan kajian berkaitan HTI. Ia menyebutkan, sikap ulama di Indonesia tegas menampik kehadiran ormas yang bertentangan dengan Pancasila.

Sebelum Membaca Lebih Lengkap, Silahkan Hubungi CS Kami Untuk Konfirmasi PROMO Terbaru Kami

Tetapi, Ma’ruf juga mengingatkan pemerintah supaya tidak sewenang-wenang memakai Perppu itu untuk membubarkan ormas beda yang belum juga dapat dibuktikan anti-Pancasila.

” Jangan pernah Perppu itu jadi alat untuk menghabisi ormas-ormas, jadi yang remang-remang juga dihabisi, saya sangka itu dijauhi. Bila fokusnya pada HTI, ya pada HTI. Janganlah yang beda disasar. Kelak membuat kegaduhan, ” lanjut Ma’ruf.

Juru Bicara HTI Ismail Yusanto terlebih dulu menilainya, pencabutan status tubuh hukum HTI adalah bentuk kesewenangan pemerintah.

HTI juga akan lakukan tuntutan ke pengadilan lewat kuasa hukumnya, Yusril Ihza Mahendra.

Pemerintah mencabut status tubuh hukum HTI berdasar pada Perppu Ormas. Dengan hal tersebut, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum serta HAM Freddy Harris terlebih dulu menyebutkan, pencabutan status tubuh hukum HTI sudah lewat pertimbangan masak berdasar pada kenyataan yang dikumpulkan.

Pemerintah berasumsi ideologi ormas HTI tidak cocok dengan apa yang tercantum dalam Aturan Basic serta Aturan Tempat tinggal Tangga.

Dalam AD/ART yang diserahkan, HTI memberikan ideologi mereka yaitu Pancasila.

Kenyataan di lapangan, menurut pemerintah, aktivitas serta kesibukan HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila serta jiwa NKRI. HTI dipandang memungkiri AD/ART sendiri.

Tetapi, Freddy tidak menguraikan data apa sajakah yang dipunyai pemerintah berkaitan penyimpangan HTI.

Jadi Tunggu Apalagi? Silahkan Langsung Daftarkan Diri Anda Bersama Kami Agen Judi Online Yang Terpercaya Sejak 2008. Silahkan Isi Data Pribadi Anda Pada Form Dibawah Ini Atau Bisa Langsung Hubungi CS Kami

Powered byEMF Free Form Builder
Share